DPR Resmi Sahkan RUU TPKS menjadi Undang-Undang

DPR Resmi Sahkan RUU TPKS menjadi Undang-Undang

NUSANTARAKITA.ID – Rapat peripurna secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna masa persidangan IV tahun siding 2021-2022, Rapat peripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPR RI Puan Maharani.

“Apakah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” Ujar Puan

“Setuju” jawab para peserta rapat paripurna yang diiringi ketukan palu oleh puan

Baca Juga : BSU 2022 Rp. 1 juta cair April, begini cara cek daftar penerima

Rapat paripurna pengesahan RUU TPKS dihandiri 311 anggota dewan, dengan rincian 51 anggota dewan hadir secara fisik, 225 dihadiri secara virtual, sedangkan 51 anggota dewan izin tidak hadir.

Dengan jumlah tersebut, Pimpinan rapat paripurna Puan maharani menyebut Rapat Paripurna ke-19 telah memenuhi kuota forum (kuorum).

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU TPKS, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PAN, F-Demokrat, dan F-PPP.

Sedangkan satu fraksi, yaitu F-PKS menolak pengesahan Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan alasan menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Baca Juga : Pemerintah akan berikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji dibawah Rp. 3 Juta

Dengan jumlah itu, Puan menyebut Rapat Paripurna ke-19 telah memenuhi kuota forum (kuorum).

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Willy Aditya sebelumnya menargetkan RUU TPKS bisa disahkan di Sidang Paripurna penutupan masa sidang dua 2022, 14 April mendatang atau sebelum masa reses anggota dewan.

Dengan disahkan menjadi Undang-Undang hari ini, jadwal pengesahan RUU TPKS lebih cepat dua hari dari target Panja.

RUU TPKS memasukkan sembilan jenis kekerasan seksual yang bisa dijerat pidana. Dari jumlah tersebut beberapa di antaranya merupakan jenis kekerasan seksual yang marak beberapa waktu terakhir di internet atau media sosial, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang diatur dalam pasal 14.

RUU TPKS juga memasukkan tiga poin usulan masyarakat. Selain KSBE, dua sisanya yakni victim trust fund atau restitusi untuk korban, dan kaum disabilitas.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.