Sumbangan 2 Triliun dari Anak Akidi Tio ternyata Penipuan

  • Bagikan
Sumbangan 2 Triliun dari Anak Akidi Tio ternyata Penipuan
Foto : Istimeewa

Nusantarakita.id – Sumbangan 2 triliun yang diberikan oleh keluarga akidi tio menjadi polemik, polda Sumatra Selatan (sumsel) memanggil untuk memeriksa anak dari akidi tio untuk dimintakan katerangan persoalan bantuan tersebut pasalnya saldo yang berda dalam rekening tersebut tidak cukup.

Kasus ini bermula saat Heriyanti anak dari akidi tio diketahui mendatangai mapolda sumatra sealatan untuk menyerahkan bantuan sebesar 2 Triliun kepada kapolda sumatra selatan Irjen Eko Indra Heri dengan secara simbolis untuk bantuan Covid-19 pada Senin (26/7/2021).

Sumbangan diberikan atas nama keluarga besar almarhum Akidi Tio. Bantuan itu secara simbolis diserahkan langsung oleh Heriyanti kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri dan disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beserta para pejabat tinggi lainnya, baik dari instansi kepolisian maupun lingkup pemerintah provinsi

Namun setelah dilakukan penyidikan ternyata bantuan tersebut penipuan, saldo yang berada dalam rekening tersebut  tidak sampai 2 triliun
Kabit Humas Sumatra Selatan (sumsel)  Kombes Supriadi di Palembang, mengungkapkan bahwa saldo yang berada dalam rekening tersebut memang tidak sampai 2 triliun.

“Bahwa saldo yang ada di rekening tersebut, saldonya tidak cukup,” tuturnya pada selasa 03/08/2021.

Baca : Begini Syarat dan cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang Ke 18

Dia junga menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap bank yang menjadi tempat penyimpanan uang tersebut, agar pihak bank memberikan penjelasan soal saldo yang menjadi polemik tesebut akan tetapi tidak dijelaskan dengan detail rekening tersebut atas namanya.

“Itu hasil dari koordinasi dengan pihak bank, terkait pemilik rekening, saldonya, data dari nasabah ini merupakan rahasia bank,” ungkapnya sambung Supriadi.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan dari kedua pihak keluarga dan bank tersebut masih belum menentukan persoalan status hukum.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *