NusantaraKita.Id – Di anggap sebuah penghinaan terhadap lambang Negara, Mural ‘Jokowi 404: Not Found mirip dengan presiden dengan tulisan ‘Jokowi 404: Not Found tersebut di hapus oleh kepolisian setempat.
Kini Polres Tanggerang Kota, telah mencari orang yang telah membuat mural tersebut dan akan melakukan dilidik terhadap perbuatan mural tersebut karena Presiden sebagai lambang Negara.
“Tetap dilidik (selidiki) itu perbuatan siapa. Karena bagaimanapun, itu kan lambang negara, ya,” kata Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim saat dihubungi wartawan, Jumat (13/8/2021).
Rachim junga menyampaikan bahwa tindakan mjokowiural ‘Jokowi :404 Not Found, bayak yang mempertaya kan terhadap sikap aparat persoalan mural tersebut, Kasubbag Humas Polres tersebut mengatakan akan mencari pelakunya sampai ketemu.
“Banyak yang tanya tindakan aparat apa? Presiden itu panglima tertinggi TNI-Polri, itu lambang negara. Kalau kita sebagai orang Indonesia, mau pimpinan negara digituin? Jangan dari sisi yang lain kalau orang punya jiwa nasionalis,” terang Rachim.
Maskipun sudah dihapus mura ‘Jokowi :404 Not Found dengan lapisan cat tembok di atasnya akan tetapi pihak kepolisian tetap akan memcari pembuat lukisan tersebut, maski pada saat ini masih belum mengetahui siapa yang membuatnya.
“Sudah tiga atau empat hari lalu, ya. Jadi Kapolsek, dari pihak Kecamatan, terus Koramil sudah menghapus itu,” kata Rachim.
Staf Khusus Mentri Sekertaris Negara, junga ikut mengomentari atas persoalan mural dengan tulisan ‘Jokowi 404 Not Found tersebut, Faldo menganggap itu tidak lazim dilakukan.
Faldo menyebut, penghapusan mural tersebut karena dianggap tak berizin dan melakukan kesewenang-wenangan terhadap pemilik tembok.
“Jadi, mural itu, ga salah. Kalau ada ijinnya. Kalau tidak, berarti melawan hukum, berarti sewenang-wenang. Makanya, kami keras. Ada hak orang lain yang dicederai, bayangkan itu kalau tembok kita, yang tanpa ijin kita. orang yang mendukung kesewenang-wenangan, harus diingatkan,” ungapnya lewat Twitter @FaldoMaldini pada Jumat (13/8/2021),
Dia junga menambahkan yang menjadi masalah bukan kritiknya akan tetapi tindakannya.
“Sekali lagi, saya minta maaf, agak keras. Yang jadi masalah, bukan konten atau kritiknya. Kritik selalu terus dijawab dengan kinerja yang baik. Tapi ini tindakan yang sewenang-wenang. Setiap warga negara harus dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang,” kata dia.
