NUSANTARAKITA.ID – Dalam rangka memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, perangkat daerah, dan instansi vertikal, Kecamatan Pakisaji menggelar kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan pada Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Legalitas Tempat Ibadah untuk Kemudahan Pengelolaan Administrasi dan Fasilitas Keagamaan”, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat terkait pentingnya aspek legal dalam pendirian dan pengelolaan tempat ibadah.
Hadir sebagai narasumber, Hj. Nur Mutiah Faridah, Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PKB, yang dalam paparannya menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam menjaga ketertiban administrasi dan memastikan fasilitas keagamaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
“Legalitas tempat ibadah bukan semata persoalan dokumen, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan, ketertiban, dan kemudahan akses pelayanan keagamaan,” ujar Hj. Nur Mutiah Faridah.
Ia juga mendorong pemerintah desa dan pengurus tempat ibadah agar aktif melakukan pendataan serta melengkapi dokumen legalitas sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pengelolaan dan pembinaan kegiatan keagamaan dapat berjalan lebih optimal dan tertib.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para peserta, yang menilai tema legalitas tempat ibadah sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama dalam upaya memperkuat peran keagamaan yang berlandaskan aturan hukum dan prinsip pemerintahan yang baik.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, perangkat daerah, dan instansi vertikal, diharapkan Kecamatan Pakisaji dapat menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
*) Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Nusantarakita.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp “Nusantarakita,id“, dengan cara klik kemudian ikuti.
